Standar Pelayanan Publik

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Standar pelayanan disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitias, kompetensi pelaksana atau pengawasan internal, penanganan oengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana. Adapun standar pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Perubahan Biodata Penduduk
Dasar hukum :

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
  6. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
  11. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  12. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Persyaratan  Pelayanan  :

  1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
  2. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan :
  • Kutipan Akta Kelahiran
  • Ijazah / STTB
  • KK
  • KTP (KTP-el )  /  KTP Siak
  • Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah
  • Kutipan Akta Perceraian
  • Dokumen pendukung lainnya.

Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa :

  • Paspor
  • Dokumen Pengganti Paspor

Pencatatan  biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki tinggal tetap, syaratnya berupa :

  • Paspor
  • Kartu Ijin Tinggal Terbatas/ Kartu Ijin Tinggal Tetap
  • Buku Pengawasan Orang Asing ( BPOA )

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :

  1. Penduduk membawa surat pengantar dari Desa/Kelurahan
  2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan .
  3. Khusus untuk perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin dikoordinasikan dulu dengan administrator database
  4. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Kasi dan Kabid
  5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk  melalui SIAK.
  6. Penyerahan dokumen bio data kependudukan

Jangka Waktu :

1-3  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen Biodata Penduduk

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir F1.02
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Dokumen Biodata Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

Pendidikan formal SMA/ D3

Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti

Kompetensi Bidang  :

  • Berorientasi pada pelayanan ( BPP )
  • Empatik ( E )
  • Komunikatif ( K )
  • Perbaikan terus – menerus ( PTM )
  • Semangat untuk berprestasi ( SB )

Kompetensi Skill

SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan :

  • Supervisi atasan langsung
  • Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional  dari Inspektorat

 

Pengaduan dan Saran :

  • Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
  • Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • Saran dan Pengaduan lewat website : dispenduk.ngawikab.go.id dan instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , SMS Gateway

Jumlah Pelaksana

  • Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  • Petugas entry cetak biodata kependudukan 1 orang
  • Petugas yang menyerahkan dokumen biodata kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayanan

Dokumen biodata kependudukan yang  diterbitkan  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen biodata kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Survai  Kepuasan Masyarakat ( SKM ) yang dilakukan disetiap tahun
  3. Evaluasi melalui monitoring dan evaluasi ( Monev ) di 19 kecamatan

 

KARTU KELUARGA ( KK ) 

Dasar Hukum :

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
  6. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
  11. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  12. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Persyaratan Pelayanan

  1. Penerbitan KK baru bagi penduduk dengan syarat- syarat sebagai berikut :
  • Surat Pengantar Desa/Kelurahan
  • Mengisi Formulir F1.01
  • Surat Keterangan Pindah ( SKP )
  • Biodata Penduduk  ( Lampiran SKP )
  • Foto Copy  Kutipan akta Nikah / Foto Copy Kutipan Akta Cerai
  • Foto Copy Akta Kelahiran ( apabila ada )
  • Foto copy Ijasah terakhir  ( apabila ada )
  • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
  • Kartu Ijin Tinggal Terbatas ( bagi orang asing )
  • Paspor ( bagi orang asing )
  • Buku Pengawasan Orang Asing ( BPOA )
  1. Perubahan KK karena  penambahan anggota baru keluarga dalam KK bagi penduduk syarat – syaratnya berupa :
  • Surat Pengantar Desa/Kelurahan
  • Mengisi Formulir F1.01
  • KK lama
  • Kutipan Akta Kelahiran anggota baru keluarga
  1. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang dalam KK bagi penduduk WNI syarat – syaratnya berupa :
  • Surat Pengantar Desa/Kelurahan
  • KK yang akan ditumpangi
  • Mengisi Formulir F1.08 ( Perubahan KK )
  • Surat Keterangan Pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ( SKDLN ) bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
  1. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing syarat – syarat berupa :
  • Surat Pengantar Desa/Kelurahan
  • KK lama / KK yang akan ditumpangi
  • Paspor
  • Kartu Ijin Tinggal Tetap ( KITAP )
  • Buku Pengawasan Orang Asing ( BPOA )
  1. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK  ( pecah KK karena menikah/cerai/ pindah /mati ) bagi penduduk syarat –syaratnya berupa :
  • Surat Pengantar Desa/Kelurahan
  • Mengisi Formulir F1.08
  • Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian
  • Surat Keterangan Pindah ( SKP ) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  1. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk syarat – syarat berupa :
  • Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian
  • KK yang rusak/ FC KK
  • Dokumen keimigrasian bagi orang asing

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :  

  1. Penduduk membawa surat pengantar dari Desa/Kelurahan
  2. Penduduk mengisi dan menandatangai formulir permohonan KK
  3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  4. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting ( Buku Register )
  5. Kades/Lurah/ Kasi Pemerintahan menandatangani formulir permohonan KK
  6. Berkas dan formulir permohonan KK dibawa penduduk ke Kecamatan
  7. Petugas kecamatan melakukan perekaman data ke dalam data base ( entry data )
  8. Petugas dinas melakukan   pencetakan dokumen KK
  9. Paraf Kasi Identitas penduduk, Kabid Pelayanan Dafduk dan Sekretaris Dinas untuk penerbitan KK
  10. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen KK penduduk .
  11. Penyerahan dokumen KK penduduk

 

Jangka Waktu :

1 – 4  hari Kerja

 

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen KK 

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir F1.08, F1.01
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen KK  Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

Pendidikan formal SMA/ D3

Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti

Kompetensi Bidang :

  • Berorientasi pada pelayanan ( BPP )
  • Empatik ( E )
  • Komunikatif ( K )
  • Perbaikan terus – menerus ( PTM )
  • Semangat untuk berprestasi ( SB )

Kompetensi Skill

SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Penerapan Sistem Pengawasan Internal dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat  

Pengaduan dan Saran

  1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
  2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Saran dan Pengaduan lewat website :dispenduk.ngawikab.go.id dan instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry biodata pendudukan 1 orang
  3. Petugas yang menyerahkan dokumen biodata kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen biodata kependudukan yang  diterbitkan  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Dokumen KK  kependudukan yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen KK  kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan disetiap tahun
  3. Evaluasi melalui Monev dari atasan langsung maupun tidak langsung

 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP –el )

Dasar Hukum :

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
  6. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
  11. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  12. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

 

Persyaratan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (KTP-El)

  • Fotokopi KK
  • KTP lama
  • Surat Kehilangan dari Polres bagi yang KTP-nya hilang
  • Foto Copy  dokumen pendukung perubahan elemen data

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

  1. Penduduk membawa KK dan KTP di TPDK Kecamatan untuk perekaman KTP-el
  2. Petugas melakukan verifikasi biodata yang bersangkutan apabila ada kekeliruan maka dilakukan perubahan data dengan dilampiri bukti pendukung ( akte kelahiran/ akta nikah/akta cerai/ ijazah )
  3. Perubahan biodata menyangkut perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin  dilakukan di data center server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tetapi proses pengajuan di Kecamatan
  4. Pemohon melakukan perekaman data biometrik: sidik jari dan iris mata di Kecamatan
  5. Penduduk mengajukan cetak KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  6. Petugas di Dinas  melakukan pencetakan KTP-el
  7. Petugas di Dinas melakukan pemadanan sidik jari dan aktivasi
  8. KTP-el  diserahkan kepada pemohon

Persyaratan Pelayanan :

  1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI syarat –syaratnya berupa :
  • Telah berusia 17  ( tujuh belas ) tahun atau sudah nikah atau pernah nikah
  • Foto copy : KK, Kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah/buku nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun.
  • FC : Ijazah terakhir pemohon
  • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ( SKDLN ) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang datang dari luar negeri karena pindah
  • Dokumen pendukung lainnya
  1. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dengan syarat – syarat sebagai berikut :
  • Kartu Keluarga
  • Kutipan Akta Kelahiran
  • Paspor dan Ijin Tinggal Tetap
  • Kutipan Akta Nikah/ Akta Cerai bagi penduduk yang belum berusia 17 ( tujuhbelas ) tahun
  • Buku Catatan Orang Asing  ( BOA )
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  1. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau WNA syarat – syaratnya berupa :
  • Surat Keterangan dari Kepolisian Setempat
  • Foto copy Kartu Keluarga
  • Paspor dan Ijin Tempat Tinggal bagi Orang Asing
  1. Penerbitan KTP karena pindah datang  bagi penduduk WNI dan WNA yang mempunyai Ijin Tingggal Tetap, syarat – syaratnya berupa :
  • Surat Keterangan Pindah ( SKP ) dari Daerah asal ( kab/kota lain ) atau Surat Keterangan Pindah ( SKP ) antar Kecamatan dan antar Kelurahan
  • Mengisi F1.01 untuk pindahan dari Kab/Kota lain.
  • Kartu Keluarga dan KTP  Asli
  • FC Kutipan Akta Kelahiran
  • FC Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah/ Akta cerai
  • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
  1. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNA yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, syarat – syaratnya berupa :
  • Foto Copy Kartu Keluarga
  • KTP yang  habis masa berlakunya ,
  • Fotocopy Paspor, Kartu Ijin Tinggal Tetap  dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap.
  1. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, syarat –syaratnya berupa :
  • KTP lama
  • Surat Keterangan/ Bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ( Buku Nikah/ Akta Nikah, Akta Cerai, Akta kelahiran/  ijazah dll )

 

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :

  1. Penduduk mengsisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI
  2. Petugas registrasi kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data
  3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ( Buku Register )
  4. Kades/Lurah/ Kasi Kelurahan  menandatangani formulir permohonan KTP
  5. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada Kecamatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaannya dilakukan di Kecamatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara :

  1. Penduduk menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan sebagai dasar penerbitan KTP
  2. Petugas verifikator kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  3. Operator kecamatan melakukan entry perekaman data ke dalam data base kependudukan
  4. Operator dinas melakukan pencetakan KTP
  5. Operator dinas melakukan pemadanan sidik jari dan aktivasi
  6. Petugas  menyerahkan KTP kepada pemohon

Dalam hal KTP diterbitkan karena pindah datang atau adanya perubahan data bagi WNI atau WNA, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jangka Waktu :

1- 4 hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen KTP  

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir F1.21
  3. Blangko KTP
  4. Ribon dan restranfer film
  5. Komputer
  6. Printer
  7. Meja Tulis Pelayanan
  8. Rak Dokumen Biodata Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

Pendidikan formal SMA/ D3

Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti

Kompetensi Bidang :

  • Berorientasi pada pelayanan ( BPP )
  • Empatik ( E )
  • Komunikatif ( K )
  • Perbaikan terus – menerus ( PTM )
  • Semangat untuk berprestasi ( SB )

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat

Pengaduan dan Saran

  1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
  2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Saran dan Pengaduan lewat website : dispenduk.ngawikab.go.id dan instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry cetak  KTP  2 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  kependudukan KTP  yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen  kependudukan  KTP yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap tahun
  3. Evaluasi melalui Monev
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.